REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih bersebarangan dengan Partai Koalisi sekretariat gabungan (Setgab) karena memiliki tanggungjawab moral terhadap pendukungnya. "Suatu saat mereka akan menagihnya kepada kami," tegas Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim, di Jakarta, Selasa (3/4).

PKS mengakui, koalisi yang dibangun dengan Presiden SBY, adalah koalisi substansif dalam rangka kesejahteraan rakyat. "Bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat memukul rakyat. Kami siap mundur karena pembelaan kami terhadap konstituen kami, meski tiga menteri dari PKS dikeluarkan," ujarnya.

Prioritas utama adalah kesejahteraan rakyat, karena itu barometer PKS dalam berpolitik. Rakyat harus diarahkan dan difasilitasi untuk mendapatkan kesejahteraan sehingga perekonomian keluarga dapat semakin berkembang.

Menurutnya, PKS berkoalisi terikat dengan kode etik. Butir ke 5 dari 8 butir menyebutkan, bila terjadi ketidaksepakatan posisi bersama menyangkut isu vital dan strategis semaksimal mungkin tetap dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi yang terbaik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika