REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengungkapkan bahwa pengeluaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) bertambah Rp4 triliun hingga Rp5 triliun per bulan apabila harga BBM bersubsidi tidak naik dalam tahun ini.
"Kalau seandainya kita tidak naikkan BBM bersubsidi, per bulan itu ada tambahan subsidi yang diperlukan antara Rp4 triliun hingga Rp5 triliun," ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Menko Perekonomian di Jakarta, Senin (2/4).
Ia mengharapkan penggunaan BBM bersubsidi tepat sasaran dan diversifikasi energi dilakukan agar anggaran subsidi BBM yang telah ditetapkan sebesar Rp137,4 triliun dalam APBN-Perubahan 2012 dapat terjaga.
"Kita akan jaga dan awasi supaya BBM bersubsidi itu dapat tertib digunakan, upaya pembatasan dalam arti pengendalian terus kita jaga, energi alternatif akan didorong dan kita punya cadangan-cadangan yang kita akan gunakan untuk menutupi kalau seandainya kita perlu tambahan dana," tutur Menkeu.
Menurut dia, apabila anggaran subsidi BBM berpotensi untuk melebar, pemerintah menginginkan untuk merelokasi anggaran bantuan kompensasi yang tidak terpakai karena penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi senilai Rp30,6 triliun sebagai cadangan resiko.
"Kalau BBM tidak dinaikkan, dana kompensasi yang Rp30,6 triliun itu bisa kita realokasi, karena dana itu tidak kita gunakan kalau BBM tidak dinaikkan," kata Menkeu.
Selain itu, Menkeu mengatakan apabila harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, kemungkinan kuota volume sebesar 40 juta kiloliter akan melampaui asumsi karena potensi penimbunan dan penyelundupan sangat besar.
"Oleh karena itu kita mengajak 520 pemerintah daerah untuk sama-sama menjaga supaya tidak ada penimbunan dan penyelundupan. Kita harus betul-betul tegakkan hukum dan itu mesti kita lakukan," katanya.
Namun, apabila penggunaan BBM bersubsidi semakin tidak terkendali, harga minyak dunia makin meningkat, dan anggaran subsidi melebihi perkiraan maka ada kemungkinan pemerintah akan mengajukan kembali APBN-Perubahan.
"Kita terus waspadai, istilahnya kita punya ruang untuk lakukan APBN-Perubahan lagi kalau memang situasi harus kita respon seperti itu," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika