REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Desakan Partai Demokrat yang meminta Presiden SBY untuk segera mendepak PKS dari koalisi Setgab dan mencopot menteri-menteri PKS, itu sepenuhnya hak dari Presiden. Terlebih lagi, Setgab terbentuk setelah pemilu presiden dan terpilihnya presiden.

"Sistem kita presidensial, artinya kewenangan sepenuhnya ada pada Presiden, apakah nanti PKS di dalam atau di luar, bukan tergantung pada Setgab," ucap Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, di gedung DPR, Jakarta, Senin (2/4).

Pramono menambahkan, bila Presiden merasa sangat cocok bisa bekerja sama dengan orang-orang PKS di kabinet, itu adalah hak Presiden. Kalaupun tidak cocok, itu pilihan Presiden. "Kalau presiden merasa nyaman bekerja sama dengan menteri-menteri dari PKS, monggo saja, silakan. Tapi kalau merasa tidak nyaman, yah Presiden bisa ambil tindakan untuk itu," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika