REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen PPP, M Romahurmuziy, menyatakan pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) jangan sampai salah sasaran. Hal itu harus didistribusikan kepada yang berhak. Pemerintah harus sudah menentukan siapa saja masyarakat yang berhak mendapatkan itu.
"Kalau salah sasaran pasti menimbulkan konflik," paparnya, di Jakarta, Senin (2/4). Harus ada kategori jelas, masyarakat dengan ciri-ciri seperti apa saja yang berhak, kemudian data-datanya harus jelas sehingga pembagiannya tepat sasaran.
BLSM muncul karena pemerintah menaikkan harga BBM. Mengingat sebab timbulnya kebijakan itu, PPP meminta agar anggaran BLSM hanya dikucurkan manakala pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM. "Tidak bisa sebelumnya," papar Romahurmuziy.