REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Disahkannya APBN Perubahan 2012 berdampak pada sejumlah program yang dirancang pemerintah untuk menghadapi kenaikan harga BBM, termasuk pengadaan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Pemerintah harus ‘menabung’ program tersebut sampai kenaikan harga BBM benar-benar terjadi.

Menteri Keuangan, Agus Martowardjoyo, mengatakan meski program itu tidak dilaksanakan pada April ini, tetapi anggaran untuk program itu dipegang pemerintah. “Anggarannya sudah ada, kita sebut itu sebagai anggaran kompensasi,” katanya.

Ia menegaskan anggaran BLSM hanya akan digunakan pemerintah jika pemerintah sudah sangat terpaksa melakukan penyesuaian harga BBM. Karena, kata dia, pada prinsipnya di APBN 2012 yang belum diubah, tidak ada postur anggaran tersebut.

“Jadi, sebelum kita punya APBNP ini, kalau kita menaikkan harga BBM, kita tidak punya satu anggaran khusus yang memerhatikan masyarakat yang berpendapatan rendah atau yang rentan. Sekarang kita punya,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, menilai BLSM sudah tidak relevan untuk dilaksanakan karena tidak adanya kenaikan BBM dalam waktu dekat ini. “Kalau misalnya tidak ada kenaikan (BBM), tentu BLSM-nya tidak relevan,” kata dia.

Ia menegaskan program BLSM sangat erat kaitannya dengan kenaikan harga BBM. Kalau BBM tidak jadi naik, maka BLSM itu menjadi tidak diperlukan. Tak hanya itu, program-program lainnya yang semula disiapkan pemerintah untuk antisipasi kenaikan BBM pun otomatis tidak ada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika