REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Penundaan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) tak berarti demo di ibukota usai. Ratusan orang dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) berdemo di Istana Merdeka, Ahad siang (1/4).

FPR yang beranggotakan petani buruh dan mahasiwa ini memulai aksi dari depan Monas, kemudian melakukan long march ke Istana Merdeka.

Rudi HB Daman selaku koordinator aksi menyatakan bahwa hasil keputusan sidang paripurna antara DPR dengan Presiden SBY pada Jumat malam (30/3) tak ubahnya seperti kompromi politik. Legislatif dan eksekutif terbukti tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat

Dalam tuntutannya,  mereka menolak adanya kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL). Kemudian FPR berharap harga bahan kebutuhan pokok rakyat dapat diturunkan. Pendemo juga menuntut dicabutnya UU Migas no 22/2001 dan UU penanaman modal no 25 tahun 2007. Selain itu, mereka menolak dominasi monopoli internasional atas penguasaan minyak, gas, kekayaan alam lainnya milik rakyat. Reformasi agraria yang sejati juga harus dilakukan serta upah buruh perlu dinaikkan.

Para demonstran mengecam tindakan aparat dalam penanganan para demonstran. Dalam orasinya, massa FPR menolak adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT dianggap sebagai sumber masalah di berbagai daerah. “Sejumlah daerah rusuh karena BLT. Rumah Kepala Desa banyak yang dibakar oleh warga yang kecewa dengan BLT” ujar Rudi.

Demo berlangsung secara damai dan tidak ada pengalihan arus. Berdasarkan pamantauan Republika Online di lapangan, arus lalu lintas ramai lancar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika