REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Penolakan PKS terhadap keputusan Setgab partai koalisi untuk memberikan ruang pada pemerintah atas fluktuasi harga BBM dunia, memperlihatkan sikap partai politik itu atas posisinya di Setgab. Hal ini, menurut Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Syofwatillah Mohzaib, merupakan pengakuan PKS untuk keluar dari Setgab partai koalisi pendukung pemerintah.

“Ini sudah pengakuan PKS minta keluar. Masak harga BBM tidak boleh disesuaikan dalam kondisi apapun? Mereka nampaknya ingin mematikan pemerintah. Bagaimana tidak, mereka menolak penyesuaian tanpa kompromi, sementara pemerintah tetap dituntut harus tetap melaksanakan program-program pembangunan," ujar Syofwatillah, Ahad (1/4).

Langkah PKS ini dinilainya juga sebagai tindakan yang tidak rasional dan sudah bisa dikatakan sebagai sebuah pengkhianatan yang luar biasa terhadap pemerintahan koalisi. PKS sebagai anggota koalisi seperti tidak memahami langkah-langkah yang wajib dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan kenaikan harga BBM dunia.

”Apakah rasional jika belanja Negara yang digunakan untuk pembangunan harus dikurangi? Apakah itu merupakan langkah prorakyat?" tegasnya.

Sebagai anggota Setgab, kata dia, seharusnya PKS tahu apa yang dikatakan pidato Presiden SBY semalam merupakan upaya pemerintah dalam menaikkan harga BBM adalah langkah terakhir. Pemerintah akan melakukan langkah-langkah penghematan, optimalisasi anggaran, mencegah kebocoran, penghematan energi dan sebagainya.

Dirinya pun sekali lagi mengeritik menteri-menteri PKS yang tidak cakap dalam bekerja. Bahkan, menurutnya, para menteri itu tidak amanah dalam menjalankan tugasnya dan mendukung upaya pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika