REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —- Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemen-PDT) melansir daerah tertinggal sebanyak 183 kabupaten dan 128 (70 persen) berada di kawasan timur Indonesia.
Salah satu permasalahan aktual yang dihadapi pemerintah dan masyarakat di daerah tertinggal dewasa ini adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Kemudian pendapatan perkapita yang kecil, dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibanding rata-rata nasional juga menjadi permasalahannya.
Menurut Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmy Faishal Zaini, rendahnya SDM dapat diketahui dari pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah. Jika pada 2008 IPM nasional sebesar 71,2 persen, maka daerah tertinggal menyumbang 85 persennya. IPM yang rendah ini, kata dia, selain disumbang oleh pendapatan masyarakat yang rendah, juga disumbang rata-rata lama sekolah (RLS), angkatan melek huruf (AMH), dan angka harapan hidup (AHH).
Untuk mengacu kepada prioritas bidang, maka sasaran pembangunan daerah tertinggal di antaranya, meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 6,4 persen pada tahun ini.
“Lalu mengurangi penduduk miskin di daerah tertinggal hingga mencapai rata-rata sebesar 17,6 persen, meningkat kualitas SDM hingga miliki IPM 69,6 persen,” kata Helmy usai acara pelepasan 20 bidan ke Kabupaten Lombok Timur di kantornya, akhir pekan lalu.
Helmy menjelaskan, pengiriman puluhan bidan tersebut sebagai salah satu upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat di daerah tertinggal. Karena itu, program sasarannya adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat di daerah tertinggal serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, menurunkan angka kematian ibu dan anak mengingat tingkat AKI dan AKB di Lombok Timur relatif tinggi.
“Semoga dengan pemberdayaan kesehatan masyarakat di sana dapat mempercepatan pembangunan di daerah tertinggal,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
