REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring meminta semua pihak tidak membenturkan dirinya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini terkait dengan sikap Fraksi PKS di Senayan yang membelot dari koalisi.
“Jangan dibuat kontroversi antara saya dengan partai, karena saya ditugaskan di sini (pemerintahan),” imbuh Tifatul saat ditemui di kantor presiden, Sabtu (31/3) malam.
Menteri 50 tahun itu menegaskan, dirinya saat ini duduk di pemerintahan, sehingga sikapnya harus sejalan dengan kebijakan yang dirancang pemerintah. Artinya, meski dirinya dengan partainya berbeda haluan soal kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, tetapi untuk ranah tersebut ia harus sepakat dengan pemerintah.
“Itu (kenaikan BBM) sudah dibahas ke setgab. Saya ini sebagai menteri yang ditugaskan oleh partai ke sini. Jadi, tidak boleh bersebrangan dengan presiden dan harus sesuai arahan,” imbuh mantan presiden PKS itu.
Dalam Sidang Paripurna DPR, Jumat (30/3) malam, Fraksi PKS menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Sikap ini membuat PKS terancam dicerai dari koalisi atau minimal mendapat sanksi.
"Politik yang tidak mengedepankan kesetiaan harus diakhiri," kata Sekretaris Setgab, Syarif Hasan saat ditemui di kantor presiden, Sabtu malam, (31/3).