REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pusat Bidang Kebijakan Strategis Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, mengungkapkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus menarik semua menterinya dari kabinet. Hal itu diungkapkan Ulil menanggapi manuver PKS yang menolak kenaikan harga BBM dalam Sidang Paripurna DPR, Jumat (30/3) malam.

Ulil menegaskan, penarikan ketiga menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II akan mempertegas  posisi PKS terhadap pemerintahan SBY.

Ia berkukuh bahwa argumentasi pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini sebenarnya kuat. "Sementara motivasi parpol melakukan penolakan-penolakan itu tidak genuine memihak rakyat, tetapi penuh nuansa politis," ujarnya.

Sementara itu untuk program kompensasi penaikan harga BBM untuk rakyat miskin, Ketua Divisi Infokom DPP Demokrat, Andi Nurpati, menjelaskan, sosialisasi tentang hal tersebut memang harus diperkuat. Hal itu dikarenakan banyak lapisan masyarakat yang masih belum memahami secara utuh berbagai program pemerintah itu.

Tentang gerakan jalanan yang ternyata banyak terjadi anarkisme di berbagai daerah, Andi Nurpati mengatakan, harus ada evaluasi menyeluruh baik aparat keamanan dalam melakukan pengawalan dan masyarakat itu sendiri.

"Bagaimana pun yang akhirnya harus menanggung kerugian yang muncul akibat anarkisme itu adalah masyarakat sendiri. Jadi kita semua harus arif dalam melihat semua persoalan dan jernih dalam mengambil keputusannya," ujarnya.

Andi Nurpati berpendapat, sekarang ini saatnya kembali perdebatan ke ruang-ruang dialog dan tidak perlu lagi aksi-aksi jalanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika