REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meyakini Pemerintah amat memahami dan menyadari kondisi nyata kehidupan masyarakat.
"Karenannya, Pemerintah takkan mungkin mengambil kebijakan yang menyengsarakan dan menyakiti hati rakyatnya," kata Ketua Fraksi PPP Ahzrul Azhar saat konfrensi pers di Lantai 15 ruang Fraksi PPP di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/3).
Menurutnya PPP meyakini Pemerintah memiliki kemampuan untuk menganalisis gejolak harga minyak dunia dan mengelolannya secara tepat dalam konteks kondisi mikro dan makro ekonomi Indonesia. "Karenanya, PPP menyerahkan sepenuhnya kebijakan penetapan harga BBM kepada Pemerintah, setelah tentunya melakukan kajian yang cermat dan menyeluruh," imbuhnya.
PPP, lanjutnya setelah melihat aspirasi masyarakat luas dan berbagai reaksi yang diungkapkan di berbagai daerah tentang rencana kenaikan BBM, PPP menilai Psikologi sosial masyarakat masih belum dapat menyesuaikan atas rencana kenaikan BBM tersebut.
"Karenanya PPP meyakini bahwa Pemerintah memiliki pandangan yang sama mengenai hal itu, dan akan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana untuk menunda kenaikan harga BBM sampai kondisi riil masyarakat telah siap," jelasnya.
PPP, kata Azhrul memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang telah melakukan penghematan anggaran dan mengalihkan anggaran yang lebih fokus pada program pro rakyat dan pengaturan subsidi yang tepat sasaran.
"Yakni benar-benar tertuju pada rakyat yang memang seharusnya layak mendapatkan subsidi," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
