REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mabes Polri mengaku beberapa anggotanya melakukan kekerasan terhadap wartawan yang meliput aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Karena itu, Mabes Polri mendatangi Dewan Pers untuk meminta maaf sekaligus membicarakan masalah tersebut.

"Kemarin malam (28/3), Polri sudah berdialog dengan rekan-rekan Dewan Pers dan menyampaikan permintaan maaf kepada rekan-rekan media," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Polisi Saud Usman Nasution, dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (29/3).

Saud mengakui adanya tiga daerah yang melakukan kekerasan terhadap wartawan saat meliput unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM pada 27 Maret lalu. Ketiga daerah tersebut adalah Gambir (Jakarta Pusat), Cimahi (Jawa Barat) dan Aceh.

Di wilayah Gambir, ada polisi yang mengambil memory card kamera milik wartawan. Ada polisi yang merampas kamera wartawan di Cimahi dan Aceh.

Dengan adanya kejadian tersebut, Mabes Polri pun memerintahkan kepada kepala satuan masing-masing wilayah untuk memperbaikinya. Wilayah Jakarta sudah diperintahkan untuk mencari anggota polisi yang melakukan kekerasan tersebut dengan melihat rekaman sebagai barang bukti.

Mabes Polri juga telah memerintahkan Kapolres Cimahi dan Kapolres Aceh untuk mengganti kamera yang dirusak dan meminta maaf kepada wartawan tersebut. "Kepada rekan pers juga diimbau bisa berhubungan dengan baik kepada pimpinan komandan di lapangan supaya tidak ada kesalahpahaman. Karena, penggunaan atribut (pers) di lapangan bisa dipalsukan," ujar mantan Kepala Densus 88 ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika