REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dinilai bisa menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Ini lantaran sangat mungkin bantuan yang diserahkan tersebut tidak tepat sasaran. Apalagi Koordinator Nasional Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Transparansi BLSM, Willy Kurniawan, menyinyalir proses penyaluran BLSM sarat dengan adanya kepantingan partai politik tertentu.
Ini lantaran, ada beberapa partai besar di DPR meminta agar penyaluran BLSM tersebut melalui Kementerian Sosial, dan sebagian partai lain meminta agar penyalurannya melalui kepala daerah masing-masing.
"Kita tahu bahwa sebagian besar kepala daerah dikuasai oleh partai tertentu tersebut. Sehingga menurut saya, di situ proses negosiasi politiknya," kata Willy saat ditemui di acara deklarasi Satgas Pengawasan BLSM di gedung Jakarta Media Center (JMC), Kamis (29/3).
Willy menerangkan, terjadi proses tarik-menarik kepentingan tersebut terjadi dalam pembahasan BLSM di DPR. Hal tersebut terlihat ada fraksi yang menerima dan menolak kenaikan BBM, serta fraksi lainnya menanyakan berapa besar bantuan tersebut. "Jadi ada dua proses yang berbeda tetapi ada keterkaitan. Ada korelasi positif dari pertentangan ini," jelasnya.
Karena itu, pihaknya meminta efek dari negosiasi antara parpol tersebut harus juga segera diawasi, agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan haknya. "Silakan mereka bernegosiasi, asalkan masyarakat tidak dirugikan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
