REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar belum mengambil sikap terkait rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April. Ketum Golkar, Aburizal Bakrie, sejauh ini belum mengambil keputusan apakah mendukung atau menolak kebijakan tersebut.

"Jujur, sesungguhnya mayoritas anggota FPG dan kader PG seluruh Indonesia tidak setuju kenaikan BBM," jelas Wakil Bendahara Umum DPP Golkar, Bambang Soesatyo, di DPR, Jakarta, Kamis (29/3). Mereka berpikiran kenaikan BBM diyakini akan menyengsarakan rakyat.

Secara institusi, pihaknya belum memutuskan apakah setuju atau menolak pencabutan pasal 7 ayat 6. UU APBN 2012. Jika pasal tersebut dicabut, maka pemerintah boleh menaikkan harga BBM dengan besaran Rp 1.500 per liter sebagaimana tertera dalam opsi satu yang diajukan Badan Anggaran DPR RI.

Poinnya adalah alokasi subsidi BBM Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun dan cadangan fiskal energi Rp 23 triliun dengan kompensasi BLSM Rp 150 ribu/bulan untuk 18,5 juta kepala keluarga selama 6 bulan.

Pihaknya khawatir jika Golkar menyepakati kenaikan BBM, maka konstituen akan mempertanyakan slogan 'Suara Golkar Suara Rakyat' yang selama ini didengungkan. Slogan itu menjadi moto yang menyemangati program 'Ayo Bangkit' yang selama ini dijalankan Golkar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika