REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Fraksi Golkar berencana menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan tersebut dinilai patut dikritik siapa pun, termasuk Golkar, meskipun bagian dari partai koalisi.
Eskalasi massa berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM harus didengar. Kebijakan menaikkan BBM akan berdampak serius bagi perekonomian masyarakat bawah sehingga SBY harus membatalkan rencana menaikkan harga BBM.
"Ini harus dilakukan agar massa tidak terus menerus turun ke jalan," tegas Wasekjen Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, Rabu (28/3).
Ia juga mengimbau pemerintah perlu mempertimbangkan kembali untuk menaikkan harga BBM. "Pimpinan parpol, terutama yg ada di dalam koalisi Setgab juga harus memberikan argumen rasional kepada Bapak Presiden, sebagai ketua koalisi, bahwa kenaikan BBM membuat massa mengamuk," jelasnya.
Apabila hal ini dibiarkan, pada akhirnya masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak sensitif dan tidak berpihak pada aspirasi rakyat. Penolakan sudah begitu meluas. Bukan saja terjadi pada masyarakat, tapi para pimpinan kepala daerah pun menyampaikan hal yang sama.
Menurut Doli, eskalasi massa bahkan berubah ke titik nadir. Tidak hanya demo, mereka bahkan merusak mobil dinas Pemda, menyabotase truk tronton, seperti yang terjadi di Makassar. Massa berani bertindak brutal saat berdemonstrasi di Bandara Polonia Medan.
Di DPR sendiri, massa berani mendorong-dorong pintu gerbang utama DPR. "Saya khawatir, gerakan penolakan ini akan berubah menjadi gerakan politik yang lebih serius untuk menjatuhkan pemerintah," kata Doli. Hal itu sangat tidak baik bagi konsolidasi demokrasi yang sudah mulai tertata baik, paling tidak secara prosedural.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
