REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua DPR, Pramono Anung mengatakan, rapat paripurna yang membahas mengenai sikap DPR terkait kenaikan BBM akan diselenggarakan Jumat (30/3). Ini mundur satu hari dari kabar yang beredar sebelumnya yang seyogyanya akan diselenggarakan Kamis (29/3).
"Kemarin secara resmi banggar (badan anggaran) mengirim surat ke pimpinan dewan untuk diminta diagendakan untuk paripurna tanggal 30," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/3).
Alasannya, jelas Pramono, karena masih ada middle head note dari para fraksi. Terutama terhadap besaran subsidi yang masih berbeda. Yaitu, perbedaan angka yang diusulkan pemerintah dan disetujui fraksi di DPR.
"Maka kemungkinan besar kalau tidak bisa dikompromikan dan dimusyawarahkan akan terjadi pengambilan keputusan pada Jumat tanggal 30," kata politisi senior PDI Perjuangan tersebut.
Terkait hal ini, tambahnya, PDI Perjuangan berharap apa yang disampaikan para tokoh dapat diwujudkan melalui etalase di paripurna. Pasalnya, jika pernyataan yang disampaikan tokoh secara terbuka itu nantinya berbeda dengan sikap fraksi, maka tentunya akan menjadi catatan tersendiri.
Pasalnya, yang paling diharapkan masyarakat itu adanya konsistensi keputusan. Apakah itu menerima atau menolak kenaikan BBM sesuai dengan rasionalisasinya masing-masing.
"Itu nanti di paripurna pasti akan muncul. Itu yang kita lihat. Kalau lihat perdebatan di banggar, saya sudah dapatkan masukan dari fraksi PDIP, kemungkinan akan sangat susah dipertmukan dalam bentuk musyawarah," ujar dia.
Namun, tambah Pramono, jika ternyata dilakukan secara voting, maka rakyat pasti akan mencatat siapa saja yang mendukung dan menolak. Karenanya, ia yakin kalau akan ada anggota dewan yang tidak setuju jika masalah ini diputuskan secara voting.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
