REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia jauh lebih takut kepada pihak asing daripada membela kepentingan rakyatnya sendiri. Hal ini disampaikan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, Rabu (28/3). Di sinilah alasannya pihak asing selalu mendesak pemerintah untuk mencabut subsidi. Tentu itu bukan untuk kepentingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Jadi pro kontra yang Rp 1.500 itu adalah ekses yang akan kita hadapi setiap saat, dan tentu sangat menguras energi bangsa. Bahkan terpaksa menghadapkan TNI/Polri dengan rakyat, padahal dapur TNI/Polri juga dibahayakan kenaikan BBM,” katanya.

Melihat kencangnya himpitan asing ke Indonesia saat ini, pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Malang dan Depok ini meyakini pemerintah hampir pasti tidak akan membatalkan kenaikan harga BBM.

“Partai yang tidak punya menteri di kabinet dengan mudah bergabung dengan rakyat, namun partai yang punya menteri pasti berkaki dua. Selain tidak mau kehilangan muka di depan rakyat, mereka juga tidak mau kehilangan menteri. Hal ini juga terjadi di DPR,” jelasnya.

Soal maraknya demo yang menolak kenaikan harga BBM, Hasyim mengatakan, unjuk rasa anti-kenaikan BBM harus mampu memaksa pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah strategis, yakni diolahnya minyak mentah di negeri sendiri, serta menghabisi sistim komisioner antara penguasa dan pengusaha.

”Kesimpulan masalah BBM adalah masalah sistem, aturan, leadership Negara, frustasi rakyat terhadap kepemimpinan SBY dan korupsi,” pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika