REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana pembentukan peradilan tingkat desa bakal mengubah sejumlah hal di tingkat daerah, khususnya di desa. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menyatakan rencana pembentukan peradilan tingkat desa diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa yang tengah dibahas di DPR.

“Nanti kepala desa yang menjadi hakim untuk menyidangkan kasus-kasu kecil,” kata Gamawan di kantornya, Selasa (27/3).

Menurut Gamawan, kasus yang ditangani kepala desa bukan yang berhubungan dengan kasus pidana, melainkan kasus kecil. Seperti, sengketa antarkeluarga maupun dengan tetangga dekat.

Diupayakan, kata dia, kepala desa bisa menjadi pihak penengah agar kasus tersebut tuntas secara kekeluargaan dan tidak perlu sampai dilaporkan ke polisi. “Kepala desa bertugas sebagai mediator,” kata Gamawan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika