REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengawal rapat paripurna tentang penetapan naik atau tidaknya harga Bahan Bakar Minyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 29 Maret, kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Selasa (27/3).

"Pertimbangan kami pada 29 Maret itu ada rapat paripurna penetapan jadi lebih strategis bagi buruh untuk menekan DPR tolak usulan pemerintah menaikkan harga BBM," kata Said kepada ANTARA.

Dia menjelaskan sekitar empat ribu anggota dari sejumlah konfederasi buruh di Jabodetabek telah dikoordinasikan untuk melakukan unjuk rasa di depan gerbang MPR DPR RI, Senayan pada 29 Maret.

Aksi akan diikuti oleh federasi buruh antara lain KSPI, KSPSI, KSBSI, dan beberapa federasi lain yang menjadi gerakan mayoritas buruh.  "Kami akan orasi mendesak paripurna serta mengawalnya, karena kunci naik atau tidak ada pada saat itu. Hal itu agar mereka kembali kepada hati nurani untuk memperjuangkan hak rakyat," tegas dia.

Said mengatakan tuntutan para buruh adalah pemerintah tidak menaikkan harga BBM dan mengefisiensi anggaran melalui pengetatan pendapatan dan pengeluaran pajak.

"Karena jika harga BBM naik konsekuensinya upah buruh jadi sangat turun dan daya beli yang kurang akibat harga bahan kebutuhan pokok turut melonjak," jelas dia.

Sebelum menaikkan harga BBM, Said menilai pemerintah seharusnya memenuhi kesejahteraan masyarakat melalui jaminan kesehatan, perumahan dan transportasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika