REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) hanya menggunakan peluru karet untuk membantu polisi mengamankan demonstrasi menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
"Anggota TNI akan dipersenjatai lengkap, namun menggunakan peluru karet atau amunisi hampa," kata Komandan Distrik Militer 0824 Jember Letkol Infanteri Irwan Subekti, di Jember, Senin.
Menurut dia, sebanyak 600 personel TNI dari berbagai kesatuan akan bersiaga di masing-masing kesatuan di Jember, dan siap dipanggil kapan saja untuk mengamankan demonstrasi di kabupaten setempat.
"Para personel TNI siap membantu aparat kepolisian dalam mengamankan unjuk rasa dan 600 personel bisa dipanggil kapan saja ketika dibutuhkan sesuai dengan permintaan Kapolres," tuturnya.
Ratusan personel TNI yang disiagakan untuk mengamankan demonstrasi meliputi kesatuan Kodim 0824, Armed 8 Kostrad, Brigif 9 Kostrad, Batalyon 515 dan Batalyon 509 Jember.
"Kalau anggota TNI di Koramil biasanya sudah siaga di lapangan untuk membantu kepolisian sektor (polsek) mengamankan demonstrasi di masing-masing kecamatan," katanya.
Selain mengamankan demonstrasi, lanjut dia, pihak TNI menyatakan kesiapan untuk membantu aparat kepolisian dalam mengantisipasi adanya penimbunan BBM di Kabupaten Jember.
Kapolres Jember, AKBP Jayadi, mengatakan sebanyak 800 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) disiagakan untuk mengamankan demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan harga BBM di Jember, Selasa (27/3).
Sebelumnya, Mantan Asisten Teritorial KSAD Mayor Jenderal Purnawirawan Saurip Kadi menolak dengan tegas pelibatan TNI dalam pengamanan demonstrasi menolak kenaikan BBM bersubsidi jenis premium dan solar.
"Pelibatan TNI dalam pengamanan demo sudah melanggar undang-undang atau konstitusi, bahkan hal itu melanggar kemanusiaan," kata Saurip saat berkunjung ke Jember, Sabtu (24/3).
Menurut dia, musuh negara saat ini bukanlah rakyat, sehingga TNI tidak perlu ikut campur dalam mengamankan demonstrasi yang menyuarakan aspirasi masyarakat di sejumlah daerah.
"Rakyat bukan musuh TNI. Demo yang menyuarakan aspirasi rakyat seharusnya didengar oleh pemerintah dan jangan sekali-sekali TNI melawan rakyat karena itu menghianati reformasi," ucap mantan staf ahli bidang khusus Menhakam itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika