REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM di Medan masih terus berlangsung hingga pukul 14.30 tadi. Bahkan aksi massa yang terdiri dari para buruh, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, mulai mengarahkan aksinya ke Bandara Polonia Medan. Di sini, tidak hanya soal kenaikan BBM yang dipermasalahkan, namun juga soal kasus tanah Sarirejo juga menjadi isu lain yang diusung.
Para petugas dari kepolisian yang dilengkapi kenderaan water canon masih bisa menahan arus pendemo yang berusaha masuk ke pekarangan bandara. Sempat terjadi tolak-menolak antara pendemo dengan petugas, namun hal ini tidak berujung menjadi keributan yang berarti. Namun aksi ini sempat mengganggu arus lalu-lintas penumpang yang hendak masuk dan keluar Bandara. Sejumlah petugas berusaha mengalihkan arus agar calon penumpang tidak terganggu untuk terbang melalui bandara internasional itu.
Para pendemo memulai aksinya dari beberapa titik dan kemudian memusatkan aksinya di kantor DPRD Sumut di Jl. Iman Bonjol dan Gubernur Sumut di Jl. Deponogoro. Tidak puas dengan penyampaian asporasinya di dua tempat ini mereka kemudian mengarahkan aksinya ke Bandara Polonia. Sebelumnya Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Gatot Pujunugroho telah menerima langsung wakil dari pendemo di ruang kerjanya.
Sejak pagi sejumlah massa di beberapa sudut jalan menghentikan angkutan umum seperti angkot dan memaksa sopirnya untuk tidak beroperasi dan ikut berunjukrasa. Akibatnya, banyak calon penumpang yang terlantar.
Sementara itu, para pemilik toko yang biasanya sudah buka sejak pada pagi nampak menutup ruko atau kedainya. Pemandangan ini terutama terlihat di Jl. Yos Sudarso, Jl. Gatot Subroto, Jl. Brigjen Katamso dan Jl. Sisisngamangaraja. Keempat ruas jalan yang menjadi pintu masuk dari luar wilayah Medan itu memang menjadi ruas jalan yang dilalui para buruh, mahasiswa dan pendemo untuk melakukan aksinya.
Sampai aksi demo ini dilaporkan, semuanya masih berjalan wajar. Hanya saja, aksi dipastikan tidak akan berhenti pada hari ini saja.
“Besok (27/3) kami akan mengerahkan buruh dengan jumlah lebih besar,” kata Pahala Napitupulu, Ketua SBSI 92. Ia mengaku pihaknya sudah melakukan penggalangan untuk melakukan aksi lanjutan untuk menolak rencana kenaikan BBM.
“Kalau tetap dinaikkan, upah buruh juga harus dinaikan di atas 30 persen,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika