REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) menyerahkan keputusan pencabutan subsidi dan kenaikan BBM sepenuhnya kepada pemerintah. ''Naik atau tidaknya BBM itu domain pemerintah bukan domain parlemen,'' katanya di gedung DPR, Jakarta, Senin (26/3).

Parlemen, lanjutnya, hanya memiliki domain menetapkan APBN atau APBN-P. Itu pun sebatas menetapkan berapa alokasi anggaran subsidi yang diberikan negara ke masyarakat. ''Terserah pemerintah nanti mau pakai apa subsidi itu,'' jelas Ical.

Ical juga mengaku sudah meminta kepada DPP untuk memperkenalkan subsidi energi. Yaitu, untuk mengganti subsidi listrik dan subsidi BBM.

''Dengan adanya subsidi itu bisa dipakai untuk misalnya minyak nabati dengan minyak untuk solar. Kita mau menggunakan bio diesel atau bio etanol. Itu subsidinya bisa dipakai untuk itu,'' jelas mantan Menkokesra tersebut.

Dengan begitu, lanjut dia, pemerintah tidak terpengaruh dengan harga minyak bumi. Cara ini juga dianggapnya dapat memberikan penghematan bagi PLN.

''Pemeintah mau pakai apa juga boleh, mau naik juga boleh mau turun juga boleh. Yang penting subsidi itu tidak boleh dari yang ditetapkan oleh DPR. Domain pemerintah mau naik atau tidak,'' pungkas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika