REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Untuk mengamankan Jabar jelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Polda Jabar menurunkan 10.250 personil. Menurut Kapolda Jabar Irjen Pol Putut Eko Bayuseno, Senin (26/3) ini ada delapan elemen yang akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate. Demo pun akan berlangsung di delapan wilayah kabupaten/kota di Jabar.
"Kalau ada yang sampai memblokir jalan tol, akan saya angkat. Kami tindak tegas dan amankan," ujar Putut kepada wartawan usai Upacara Gelar Pasukan dalam Rangka Pengamanan Rencana Kenaikan BBM, Senin (26/3).
Putut menjelaskan, demo yang digelar di jalan tol akan mengganggu perekonomian dan ketertiban umum. Sehingga, harus ditindakan tegas. Begitu juga aksi demo di jalan raya.
"Kami akan memberikan pelayanan terhadap mereka supaya tak menganggu ketertiban umum," imbuh Putut.
Selain mengamankan unjuk rasa, menurut Putut, semua SPBU akan diamankan. Dari hasil pemetaan, SPBU yang rawan ada di dalam kota. "Yang rawan misalnya, di Kota Bandung dan ibu kota kabupaten atau madya," tegas Putut.
Menurut Putut, Polda Jabar sudah berkoordinasi dengan pemilik SPBU. Nantinya, disetiap SPBU akan ditempatkan lima sampai sepuluh orang anggota kepolisian. Petugas tersebut akan mengamankan dan mengatur kalau terjadi antrian panjang.
Gelar pasukan ini, kata dia, dilakukan untuk pengecekan terakhir personil dan peralatan yang dimiliki anggota. Selain berkonsentrasi terhadap pengamanan unjuk rasa, Polda Jabar pun tetap melakukan tugas rutin yang dilakukan Babin Kamtibmas.
Anggota Babin Kamtibmas yang berjumlah 3.674 orang, kata Putut, harus menyambangi setiap rumah untuk melaksanakan deteksi dini terorisme. Selain memberikan himbauan pada masyarakat, mereka memantau siapa tahu menemukan target yang sedang dicari Polda.
"Kami terus memonitor perkembangan situasi," tutur Putut.
Menurut Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Sonny Widjaya, personil yang disiapkan sekitar 8 ribu orang. Dalam melakukan pengamanan, TNI akan merapat ke Polda Jabar. Pengamanan, dikhususkan ke Depo, objek vital Pertamina dan SPBU.
"Semuanya, melekat dengan Polri. Kami back up tergantung kebutuhan dan kerawanannya," kata Sonny.
Menurut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, jadi atau tidaknya kenaikan BBM, tergantung pemerintah. Sebagai pemerintah daerah, Ia berkewajiban mengamankan kebijakan tersebut.
"Demo kan hal biasa, hak demokrasi seseorang. Sepanjang menyuarakan aspirasinya tak apa-apa," kata Heryawan.
Namun, sambung Heryawan, Ia berharap pendemo tak melakukan pengrusakan dan anarkisme. Karena itu sudah masuk ke ranah hukum.
Menjelang kenaikan BBM, menurut Heryawan Pemprov Jabar sudah melakukan berbagai antisipasi. Salah satunya, menjaga stok beras.
"Sampai Mei, stok beras di Jabar aman. Apalagi, seluruh sawah yang ada di Jabar sekitar 50 persen sudah panen," kata Heryawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika