REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Pakar ekonomi dari Universitas Andalas (Unand) Padang Prof Elfindri menyarankan pemerintah mengganti program pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengatasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan program 'cash for work'.
"Program 'cash for work' adalah suatu program dimana setiap warga miskin diberi uang tetapi harus bekerja," katanya di Padang, Rabu (21/3).
Ia mengemukakan itu terkait pemerintah yang terkesan kehilangan akal untuk menerbitkan program kompensasi karena BLT (kini disebut bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM) dinilai tidak akan mendidik.
Menurut dia, kebijakan yang paling tepat adalah menawarkan program alternatif yakni orang diberi uang tetapi harus bekerja.
Diakuinya bahwa jika terjadi kenaikan harga minyak, hal itu akan menambah jumlah mereka yang masuk kategori miskin dan menganggur.
Pihak yang paling berisiko menerima dampak tersebut adalah mereka yang tinggal di daerah perkotaan, petani berlahan minim, dan nelayan.
"Mereka itu adalah yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan atau di sekitar garis kemiskinan. Sejak program perlindungan sosial dicetuskan berupa kompensasi akibat penaikan harga BBM, program BLT diluncurkan. Itu diambil agar dapat mempertahankan daya beli masyarakat 'purchasing porwer parity', khususnya kelompok masyarakat hampir miskin dan miskin," katanya.
Diakui program BLT memang menjadi instrumen untuk mengatasi dampak inflasi seperti yang digunakan China pada 1990-an dan kemudian Indonesia pada 2005 dan 2006. Penelitian pada 2008 menemukan bahwa BLT sudah relatif tepat dilaksanakan, walaupun masih ditemukan sekitar 10-15 persen deviasi ketidaktepatan target grup penerimanya.
Kebijakan BLT kemudian dikembangkan dengan "conditional cash transfers" yang digunakan Meksiko sebagai program antikemiskinan pada 1990-an.
Program 'conditional cash transfers' memerlukan instrumen dan penanganan intensif di tingkat lokal. Jika penyusunan kebijakan itu dilakukan pemerintah pusat, biasanya keefektifan program ini menjadi tanda tanya.
Lantas kalau program kompensasi itu tidak begitu banyak manfaatnya, alternatif lain adalah program kompensasi yang diberikan kepada masyarakat desa, keluarga nelayan, dan buruh perkotaan melalui 'cash for work' dan 'food for work'.
"Kebijakan ini dapat dilakukan dengan mendorong masyarakat berusaha, kemudian kompensasi usaha dapat diberikan dengan sistem 'voucer' untuk ditukarkan dengan beras, input pertanian, atau BBM," katanya.
Menurut dia, penyediaan makanan akan lebih tepat untuk buruh berpendapatan rendah perkotaan, sedangkan subsidi pupuk dan upah kerja dijadikan sebagai kompensasi untuk masyarakat desa.
Bagi nelayan, kompensasi sebaiknya diberikan pada komponen penggunaan solar dan beras. Apa yang ingin disampaikan yaitu kompensasi yang merangsang masyarakat miskin untuk berusaha merupakan salah satu instrumen yang paling memberikan pembelajaran berarti.
"Kebijakan ini dapat dilakukan dalam rentang waktu tiga tahun berturut-turut untuk mengiringi kebijakan penetapan harga minyak. Pada waktunya, cara demikian mungkin dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika