Rabu 21 Mar 2012 17:54 WIB

ICMI Dorong Perbaikan Sistem Hukum, Ekonomi, dan Politik

Rep: Mansyur Faqih/ Red: Heri Ruslan
ICMI
ICMI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mendorong agar ada perbaikan sistem mulai dari hukum, ekonomi, dan politik. Hal itu diungkapkan Ketua Presidium ICMI, Prof Nanat Fatah Natsir kepada Ketua MPR, Taufiq Kiemas, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/3).

‘’Berbagai persoalan bangsa itu kita bahas dalam Silaknas ICMI Desember lalu di Kendari, Sulawesi Tenggara. Hasilnya, berupa kesepakatan yang dinamakan Piagam Kendari,’’ kata mantan rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Menurutnya, beberapa hal yang dirasa tidak sesuai dengan tata karma bangsa ini antara lain maraknya politik uang. Yaitu, ada anggapan hanya hanya mereka yang memiliki uang saja yang mampu menjadi pemimpin.

Masalah lainnya, kata dia, adanya kebebasan tanpa batas dan tidak meratanya keadilan sosial. Hal itu, kata Nanat, berdampak dengan tidak adanya penghormatan kepada yang lebih tua. Misalnya, anak sekolah mencaci gurunya, mahasiswa mencaci rektornya, dan rakyat mencaci pemimpinnya.

Secara ekonomi makro pun Indonesia memiliki pertumbuhan yang bagus. Tapi secara mikro, akan terlihat kalau keadilan ekonomi tidak merata. Sebagai contoh, katanya, banyak orang yang gantung diri hanya karena tidak bisa membayar hutang atau tidak tahu besok akan makan apa.

Masalah lainnya, yaitu ketidakadilan hukum dan kesenjangan di bidang pendidikan antara faktor afektif, kognitif, psikomotorik dan moral. Sehingga, banyak orang yang pintar namun tidak memiliki moral yang baik.

‘’Hal lain yaitu kejujuran dan dari itu semua krisis keteladanan. Kalau dibiarkan, kita khawatir apa yang kita miliki, mulai dari potensi alam dan juga NKRI akan rusak,’’ tambah mantan Presidium KAHMI itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement