REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto mengatakan kenaikan BBM tak diperlukan sebab pemerintah dapat melakukan efisiensi untuk menutupinya. Ia mencontohkan pendapatan nasional dari sektor migas dalam asumsi APBN 2012 sekitar Rp 231 triliun. Jika APBN Perubahan 2012 disahkan maka pendapatan nasional menjadi Rp 271 triliun. Artinya ada selisih untuk kenaikan pendapatan nasional sebesar Rp 40 triliun.

Berikutnya, anggaran subsidi pemerintah untuk BBM tahun ini sekitar Rp 130 triliun. Pemerintah, kata Ismail, berpendapat jika tak dilakukan kenaikan harga BBM maka anggaran subsidi akan jebol menjadi Rp 176 triliun. Artinya, terjadi penambahan Rp 46 triliun.

Hasilnya, jika anggaran subsidi tanpa disertai kenaikan harga akan menjebol anggaran Rp 46 triliun, itu terbayarkan dari pendapatan migas sebesar Rp 40 triliun. Sedangkan kekurangan enam triliun sisanya, menurut Ismail, mudah dicari. Misalnya mengurangi budget perjalanan ke luar negeri yang besarannya Rp 21 triliun per tahun. "Efisiensi saja enam triliun dari anggaran perjalanan ke luar negeri, Indonesia tak akan bangkrut," ujarnya

Ikuti Whatsapp Channel Republika