REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani memperkirakan forum lobi antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi di DPR RI membahas empat hal krusial pada RUU Pemilu akan berjalan alot.
"Forum lobi tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu besok," kata Ahmad Muzani di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (20/3).
Menurut Ahmad Muzani, pada forum lobi antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi di DPR RI akan membahas empat hal krusial pada RUU Pemilu yakni, sistem pemilu terbuka atau tertutup, 'parliamentary threshold' (ambang batas perolehan kursi di DPR), jumlah kursi di setiap daerah pemilihan, serta cara penghitungan suara.
Dari empat hal krusial tersebut, Muzani memperkirakan, dua hal yang sangat krusial adalah batas ambang perolehahan kursi di parlemen atau "parliamentary threshold" dan sistem pemilu terbuka atau tertutup.
"Batas ambang perolehan kursi di parlemen, sampai saat ini belum mencapai kesepakatan dan fraksi-fraksi tetap bertahan pada sikapnya," katanya.
Menurut dia, untuk persyaratan 'parliamentary threshold' ada fraksi yang mengusulkan besaran 2,5 persen, tiga persen, empat persen, dan lima persen. Sikap Fraksi Partai Gerindra, kata dia, mengusulkan besaran 'parliamentary threshold' pada kisaran 2,5 hingga tiga persen.
Demikian juga pada sistem pemilu terbuka atau tertutup, menurut dia, ada fraksi yang emngusulkan sistem proporsional terbuka serta ada fraksi yang mengusulkan sistem proporsional tertutup.
Ia mencontohkan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Gerindra, mengusulkan sistem proporsional terbuka. Kemudian, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, mengusulkan sistem proporsional tertutup.
Sedangkan Fraksi Partai Golkar, kata dia, bisa menerima sistem proporsional terbuka atau tertutup. Muzani memperkirakan, jika forum konsultasi antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi di DPR RI, pada Rabu (21/3), gagal mencapai kesepakatan, maka akan dilakukan voting pada rapat paripurna pekan depan.
Fraksi-fraksi di DPR RI, kata dia, sudah sepakat RUU Pemilu akan disahkan pada masa persidangan saat ini yang akan berakhir pada 5 April 2012.