REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia bersama Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT) Jepang berencana membangun kereta api super cepat Jakarta-Bandung sepanjang 144 kilometer.
"Investasi pembangunan infrastruktur jalur kereta api tersebut diproyeksikan sekitar Rp 56,108 triliun, yang akan dibiayai melalui skema 'Public Privat Partnership' (PPP)," ungkap Dirjen Perkeretapian Kementerian Perhubungan, Tundjung Inderawan di sela seminar bertajuk 'Prafeasibility Study of The Jakarta-Bandung High Speed Railway PPP Project' di Jakarta, Senin (19/3).
Tunjung mejelaskan, MILT menunjuk 'Japan Railway Techical Service' dan 'Yachiyo Engineering' untuk menyiapkan 'prafeasibility study' (pra-studi kelayakan) untuk disampaikan kepada Pemerintah Indonesia.
Prestudi kelayakan meliputi berbagai aspek, seperti konstruksi, penyediaan tanah, perpajakjan, aspek lingkungan, rute atau jalur KA, kondisi topografi, lalulintas pengguna bus, kereta api, termasuk proyeksi harga tiket. Tundjung mengutarakan, sesuai dengan skema PPP, pemerintah akan membiayai proyek tersebut dari APBN, dengan melibatkan investor swasta.
"Pemerintah harus melibatkan pihak ketiga (swasta) karena keterbatasan dana yang dimiliki. Tetapi pemerintah menyiapkan berbagai aspek lainnya seperti pembebasan lahan," ujarnya.
Sementara itu Perwakilan MILT Kenji Endo menuturkan, infrastruktiur kereta Jakarta-Bandung tersebut dapat menggunakan kereta super cepat dengan kecepatan hingga 210 km per jam. Dalam kajian awalnya, tiga jenis kereta Jakarta-Bandung akan dioperasikan yaitu yaitu, 'super express Jakarta-New Airport-Bandung' dengan waktu tempuh sekitar 45 kilometer.
Tipe 'airport shuttle Jakarta-New Airport' dengan waktu tempuh sekitar 20 kilometer per jam, dan jenis ekspres yang berhenti di semua tempat station (Dukuh Atas, Bekasi Selatan, Karawang, bandara baru, stasiun Bandung, dan stasiun Gedebage) di atas 50 menit.
Dikatakannya, untuk tahap awal dari total investasi Rp 56,108 triliun tersebut, sebesar Rp 46 triliun atau lebih dari 90 persen akan digunakan untuk konstruksi, meliputi pekerjaan sipil, pembangunan jalur (track). Selanjutnya pembangunan stasiun, penyediaan armada, pengoperasian dan perawatan.
Sementara, sekitar 10 persen digunakan untuk biaya konsultasi, pajak, administrasi, pengalihan lahan. Kajian itu juga menyebutkan, jika kereta cepat tersebut beroperasi pada 2020 mendatang, maka dapat mengangkut penumpang sekitar 68 ribu per hari dengan asumsi harga tiket Rp 50 ribu Jakarta-Bandung. Sedangkan, jika asumsi harga tiket Rp 300 ribu maka dapat mengangkut penumpang 8 ribu orang.
Menurut catatan, saat ini harga tiket kereta api Jakarta-Bandung Rp 200 ribu dengan rata-rata penumpang 4 ribu orang per hari. Sementara itu, Direktur Kerja sama Pemerintah Swasta Bappenas, Bastari Pandji Indra mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan proyek tersebut, selain rutenya lebih pendek dan biayanya lebih kecil dibanding pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya.
"Kita lebih mendahulukan rute Jakarta-Bandung karena selain jaraknya lebih pendek dan biaya yang lebih rendah," ujar Bastari.
Ia menjelaskan, dalam proyek PPA tersebut yang penting pemerintah mampu membiayai sesuai dengan kapasitas, tentu menarik bagi investor. Adapun prastudi kelayakan diharapkan selesai April 2012 untuk selanjutnya memasuki tahap studi kelayakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
