REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dalam satu dekade, Pemerintah Indonesia tercatat sudah tujuh kali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla menilai, kebijakan kenaikkan harga BBM bersubsidi terpaksa dilakukan, karena tidak ada cara lain untuk menaikkan harga BBM.
"Menurut saya kenaikan harga BBM ini bukan karena setuju tidak setuju atau tepat atau tidak tepat, melainkan karena tidak ada cara lain selain menaikkan harga BBM," kata Jusuf Kalla pada wartawan, usai meninjau pelaksanaan operasi katarak gratis yang diselenggarakan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan PMI DIY, di RS PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta, Selasa (19/4).
Jadi, kata Jusuf Kalla, kenaikan BBM itu bukan sesuatu yang baru. Pria yang akrab disapa JK itu menilai, bila harga BBM tidak dinaikkan, konsekuensinya terpaksa mengurangi biaya lain seperti pembangunan jalan, sekolahan, dan lain-lain.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu tak menapik, kenaikkan harga BBM bakal berdampak pada rakyat kecil. Karena itu rakyat yang tidak mampu akan diberi BLT (Bantuan Langsung Tunai). Sebetulnya, kata JK, yang terkena dampak langsung itu orang yang mempunyai mobil. Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu pun meminta kepada pemilik kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor untuk mengurangi perjalanan.