REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengaku jumlah bank penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bakal segera bertambah. Setelah menggandeng empat bank konvensional dan dua bank syariah, Djan mengaku tengah menjajaki kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
“Sebentar lagi BPD akan masuk, 32 BPD sudah minta ikut,” katanya saat ditemui Republika seusai Rapat Koordinasi (Rakor), Jumat (16/3). Ia menuturkan dalam waktu dekat, pihaknya segera mengundang bank daerah untuk sosialisasi.
“Lagipula, kita perlu BPD untuk mem-backup lembaga penjaminan yang akan dibuat Pemda untuk masyarakat yang nonbankable,” jelasnya. Lembaga ini nantinya bakal membantu masyarakat menikmati fasilitas kredit berbunga murah dengan tenor (jangka waktu) panjang. April nanti kemitraan dengan BPD ini segera direalisasikan.
Program FLPP memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah sejahtera tapak. MBR dapat memiliki rumah dengan suku bunga tetap 7,5 persen atau sebesar Rp 575 ribu untuk harga rumah Rp 70 juta. Suku bunga ini turun dari suku bunga sebelumnya 8,15 sampai 9,95 persen.
Sebelum patokan angsuran yang sekarang berlaku, angsuran rumah dengan FLPP berada di kisaran Rp 625.000. Hingga 5 Maret lalu, ada enam bank yang menjadi penyalur FLPP. Yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), BTN Syariah dan BRI Syariah.
Sebelumnya Kemenpera mengaku telah meminta Pemda untuk memprioritaskan program perumahan dan kawasan pemukiman (PKP). Pemda diharapkan dapat membentuk kelompok kerja (Pokja) PKP agar koordinasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berjalan baik.
Menurut Djan pelaksanaan pembangunan perumahan, sebenarnya telah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan di daerah. “Namun, dengan adanya perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan masih adanya kesenjangan antar wilayah,” katanya.
Akibatnya, kesejahteraan masyarakat tidak selalu sama dan merata di seluruh wilayah misalnya di Indonesia Timur. Karenannya butuh bantuan baik oleh pemerintah provinsi, kota hingga kabupaten untuk mengoptimalkan kerjasama dan pengawasan agar program rumah untuk rakyat berjalan optimal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika