REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Kementerian Perindustrian mengharapkan perbankan atau lembaga keuangan menyediakan modal awal bagi wirausaha untuk menciptakan wirausahawan baru dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong ekonomi lokal.
"Hampir tidak ada bank yang mau menyediakan modal bagi wirausaha baru padahal mereka sangat membutuhkan dana untuk memulai usaha," kata Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Euis Saedah.
Hal tersebut disampaikan saat Workshop Pendalaman Kebijakan Industri yang diadakan oleh Kementerian Perindustrian yang diikuti oleh sejumlah wartawan.
Dikatakan, perbankan atau lembaga keuangan umumnya sangat hati-hati dalam menyalurkan modal untuk wirausaha baru karena takut tidak bisa berjalan langgeng.
Pihak perbankan, kata Euis, umumnya mensyaratkan agunan dan mau menyalurkan modal jika usaha sudah berjalan selama dua tahun. "Pihak perbankan kebanyakan tidak mau ambil risiko apabila nantinya wirausaha bangkrut," katanya.
Dikatakannya, Indonesia sesungguhnya membutuhkan wirausaha baru untuk menunjang agar Indonesia menjadi negara maju, sekaligus mendorong menciptakan lapangan pekerjaan sebagai solusi mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
Data menunjukkan dari sekitar 231,8 juta penduduk Indonesia maka hanya 55,6 ribu jiwa atau 0,24 persen yang menjadi wirausaha. "Dibanding dengan negara Asia lain, presentase wirausaha di Indonesia masih kecil. Di China jumlah wirausaha 10 persen dan di Singapura tujuh persen," katanya.
Kemenperin, katanya, dalam menciptakan wirausaha baru melakukan pendekatan dengan cara " by design" dan "fast track".
Untuk pendekatan "by design" dilakukan melalui kegiatan pelatihan, magang dan pemberian modal usaha sebelum orang menjadi wirausaha.
Pendekatan "fast track" bisa dilakukan dengan cara membeli waralaba industri sehingga seseorang dalam waktu singkat menjadi wirausaha baru. "Diharapkan dengan pendekatan tersebut bisa menciptakan 300-400 wirausaha baru tiap tahunnya" katanya.
Diakui Euis, wirausaha tidak dapat berkembang secara memadai sebagai motorik pembangunan tanpa ada peran pusat dan daerah.
Namun demikian, peran pemerintah yang paling pokok adalah menciptakan iklim usaha kondusif melalui regulasi, juga memberi stimulasi melalui instrumen moneter dan fiskal.
Juga pelayanan publik dengan mengacu penerapan prinsip tata kelola yang baik serta menciptakan infrastruktur baik secara kuantitas dan kualitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika