REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih mengkaji sejumlah opsi terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Pertama, menunda kenaikan sampai 2013-2014 sambil menyiapkan infrastruktur konversi BBM ke BBG. Kedua, menolak kenaikan. Ketiga, menerima dilaksanakannya kenaikan per 1April 2012 dengan besaran kenaikan yang wajar.

"Kompensasi untuk kegiatan ekonomi produktif harus disediakan pemerintah, bukan hanya bersifat konsumtif. Bagi PPP, kenaikan BBM adalah solusi terakhir," kata Sekjen PPP, M Romahurmuziy, kepada Republika, Kamis (15/3).

Romi menyatakan kebijakan yang menyertai kenaikan BBM, yaitu BLSM, bermasalah. BLSM potensial mengerek inflasi karena menambah signifikan jumlah uang beredar. "Disamping itu, BLSM kurang memberi stimulus pada pertumbuhan ekonomi karena sifatnya konsumtif, bukan produktif," jelasnya.

Antrean panjang pengambilan BLSM juga mengesankan ekonomi nasional sedang krisis, padahal tidak. Pemerintah seharusnya mampu menampilkan Indonesia mampu menghadapi kenaikan harga minyak, bukan malah menunjukkan masyarakat khawatir bahkan keteteran menghadapi hidup dengan diberlakukannya BLSM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika