REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tuduhan LSM Greenpeace Indonesia menerima dana asing dibantah oleh perwakilan Greenpeace  Indonesia Nur Hidayati. Greenpeace merupakan organisasi independen yang tidak bersedia menerima dana dari pemerintah dan perusahaan mana pun.

Karena itu, kata dia, tulang punggung kampanye penyelamatan lingkungan Greenpeace adalah donatur individu yang berjumlah sekitar 30 ribu orang Indonesia dan sekitar 3 juta orang di seluruh dunia.

Menurut dia, sebagai organisasi yang giat mengkampanyekan masa depan bumi yang lebih hijau dan damai, Greenpeace menggunakan dana publik (supporter). Karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang utama bagi Greenpeace.

Seluruh pemasukan dan pengeluaran Greenpeace setiap tahunnya diaudit oleh auditor independen. “Dan hasilnya bisa dengan mudah diakses oleh para supporter dan juga masyarakat umum,” kata Nur Hidayati dalam rilis yang dikirimkan ke Republika, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya dalam Laporan berjudul "Taxpayer Funded Environmentalism" terkuak motif para aktivis lingkungan yang terus menyoal isu deforestrasi.

Menurut The Taxpayers Alliance, aksi Greenpeace yang terus mempermasalahkan deforestrasi bertujuan untuk melemahkan daya saing industri sawit Asia terhadap minyak nabati Eropa. Laporan juga mengungkapkan, uang pajak dari Inggris dan negara-negara Eropa yang disetujui parlemen negara masing-masing mengalir ke 10 LSM sebagai bahan bakar agar mereka terus berkampanye mengusik pabrik CPO Asia.

Dana yang mengalir dari Uni Eropa cukup besar, yaitu mencapai 10,1 juta euro pada tahun 2011 di luar donasi 500 ribu euro dari perusahaan lotere. Para penerima dana itu adalah koalisi LSM yang tergabung dalam Green 10, termasuk Climate Action Network, Friends of The Earth Eropa, WWF Eropa, dan Greenpeace.

Ikuti Whatsapp Channel Republika