REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah kurang setuju dengan anggapan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150 ribu per bulan bagi warga miskin sebagai upaya meredam kemarahan warga.
Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, program BLSM itu hanya satu dari empat program yang disiapkan pemerintah guna mengantisipasi melonjaknya angka kemiskinan akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter.
“Ini salah satu dari empat program untuk memperhatikan kaum yang rentan akibat penyesuaian BBM,” kata Agus usai sidang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Presiden dengan DPR dan BPK di gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (14/3).
Dijelaskannya, tiga program bantuan lain adalah penyaluran beras miskin (raskin) tepat sasaran, pemberian beasiswa bagi siswa, serta program bantuan untuk sektor transportasi. Karena alokasi anggarannya masih terus dibicarakan dengan institusi lainnya maka jumlah bantuan setiap program belum fix.
“Tapi, secara total yang angka bantuan itu di kisaran Rp 30 sampai Rp 40 triliun,” papar Agus.