REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Muncul permintaan untuk menunda pencabutan pencabutan subsidi dan kenaikan harga BBM dari Partai Persatuan Pembangunan . Pasalnya, menurut  Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy, kebutuhan tambahan subsidi atas adanya kenaikan ICP 15 dolar AS per barel masih bisa diatasi dengan perubahan asumsi dan mekanisme kontrak pengadaan crude/BBM impor.

‘’Membengkaknya Subsidi listrik akibat keterlambatan COD (commercial operation date) dari PLTU eks program pemerintah untuk percepatan 10 ribu MW jangan dibebankan kepada masyarakat. Tapi tetap ditalangi pemerintah. Dengan dmikian BLT tidak diperlukan,’’ katanya ketika dihubungi, Rabu (14/3).

Menurut dia PPP cenderung tidak sepakat dengan program BLT karena ada kelemahan, antara lain, mendidik rakyat menjadi peminta-minta. Progam itu juga dapat memicu ketegangan dari kelompok yang tidak dapat. Bahkan menimbulkan antrean, seperti yang pernah terjadi, mengesankan ekonomi kita krisis padahal tidak.

Tak hanya itu, kenaikan BBM juga mendorong angka inflasi karena menambah uang beredar sangat signifikan. Serta tidak menstimulus pertumbuhan karena hanya untuk kepentingan konsumtif.

‘’Sikap resmi PPP akan disampaikan dalam rapat paripurna 29 Maret mendatang. Sekarang kita masih terus mendalamai berbagai opsi. Tapi ada kecenderungan seperti yang saya sampaikan,’’ kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika