Kamis 15 Mar 2012 02:30 WIB

PKS Dukung Penguatan Komisi Penyiaran

Rep: Palupi Annisa Auliani/ Red: Hafidz Muftisany
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Dadang Rahmat Hidayat
Foto: ANTARA
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Dadang Rahmat Hidayat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Kelompok Komisi (Poksi) I Fraksi PKS DPR RI mengadakan audiensi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Se-Indonesia di Ruang Rapat Fraksi PKS, Rabu (14/3). Fraksi PKS diwakili oleh Anggota Komisi I DPR Muhammad Syahfan Badri Sampurno dan KPI Pusat diwakili antara lain Ketua KPI Mochamad Riyanto dan Anggota KPI Azimah Soebagyo serta perwakilan dari KPI Daerah.

 

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPI Mochamad Riyanto menyampaikan aspirasi dari KPI yang selama ini masih merasa kesulitan ketika berhadapan dengan industri (TV, Radio, dll) karena kewenangan KPI yang tidak kuat dan tegas. “Implikasi minimnya kewenangan KPI, sulit berhadapan dengan industri (TV). UU tidak menyebut kewenangan KPI penghentian program hanya penghentian sementara, sehingga teguran kerapkali diacuhkan,” kata Riyanto.

Hal ini juga diamini oleh Anggota KPI lainnya Azimah Soebagyo. Menurut perempuan yang juga pegiat Masyarakat Tolak Pornografi (MTP) ini, DPR dan pemerintah harus memperjelas kewenangan antar lembaga yang berkaitan dengan penyiaran publik dan berimplikasi pada masyarakat. “Harus diperjelas kewenangan antara KPI dengan Dewan Pers, KPI dengan Pemerintah. Jangan secara institusional KPI ada, tetapi kewenangannya sangat terbatas,” jelas Azimah.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR Muhammad Syahfan Badri Sampurno menyatakan bahwa Fraksi PKS sangat peduli terhadap siaran TV yang mendidik dan bermoral, baik, dan bermanfaat untuk saat ini maupun yang akan datang. “Kami punya misi mengokohkan keluarga sebagai basis pengokohan bangsa. Bagaimanapun isu penyiaran akan menjadi salah satu standing position Fraksi PKS,” tegas Syahfan.

Syahfan menegaskan bahwa Fraksi PKS akan bekerjasama kepada pihak manapun terhadap hal-hal yang menyentuh kepentingan rakyat, termasuk dalam menegaskan hak rakyat akan penyiaran yang baik dan bermoral. “Kami akan berkerjasama dengan pihak manapun untuk menegaskan posisi PKS ini, termasuk dengan KPI Pusat dan Daerah,” tutup Syahfan.

Caption Foto : Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Syahfan Badri Sampurno (kiri) mendengarkan masukan dari salah seorang Ketua KPI Daerah, didampingi Ketua KPI Pusat Mochamad Riyanto (kanan) dalam Audiensi KPI dengan Komisi I DPR RI, Rabu (14/3) di Senayan, Jakarta.

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement