REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menerbitkan Cetak Biru (blue print) Pengembangan Sistem Logistik Nasional untuk membangun daya saing nasional serta mendukung pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
Berdasarkan informasi dalam laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Selasa, cetak biru itu termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012.
Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional berfungsi sebagai acuan bagi menteri, pimpinan lembaga non kementerian, gubernur, dan bupati/wali kota dalam menyusun kebijakan dan rencana kerja yang terkait dengan pengembangan Sistem Logistik Nasional di bidang masing-masing.
Pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional dikoordinasikan oleh Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 2011 - 2025 yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai Ketua dan Wakil ketua, serta Menko Perekonomian sebagai Ketua Harian.
Biaya logistik nasional mencapai 27 persen dari Produk Domestik Buto (PDB). Pemerintah menganggap pengembangan logistik masih menghadapi beberapa masalah, antara lain tingkat penyediaan infrastruktur yang masih rendah, pungutan tidak resmi dan biaya transaksi yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi, dan keterbatasan kapasitas dan jaringan pelayanan penyedia jasa logistik nasional.
Hasil survei Indeks Kinerja Logistik (Logistic Performance Index) yang diselenggarakan Bank Dunia menunjukkan kinerja logistik Indonesia masih lemah. Survei itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-75 dari 155 negara yang disurvei. Indonesia berada di bawah Singapura (2), Malaysia (29), Thailand (35), Filipina (44), dan Vietnam (53).
Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga setiap tahunnya.
Sistem Logistik Nasional diharapkan dapat berperan dalam mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, menunjang implementasi MP3EI, serta mewujudkan sasaran PDB per kapita sebesar 14.250-15.500 dolar AS pada 2025.
Ikuti Whatsapp Channel Republika