REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aparat Polri dan TNI ikut dilibatkan dalam penjagaan untuk mengantisipasi kemungkinan SPBU menjual BBM subsidi kepada spekulan. Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan pemerintah ingin memastikan tak ada penimbunan.
"Penimbunan itu tak dibenarkan, apalagi digunakan untuk spekulasi," kata Hatta usai rapat di kantornya, Jakarta, Senin (12/3). Kementerian Perekonomian menggandeng Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.
Hatta pun menampik dugaan bahwa permasalahan BBM dan spekulasi yang akan timbul dari rencana kenaikan BBM nanti sangat berdampak signifikan. Sehingga, hal tersebut menjadi salah satu sebab Kemenko mengadakan rapat tertutup bersama TNI Polri di Cilangkap.
"Soal mengapa rapatnya di mabes, kami kan bicara dengan TNI dan Polri, jadi harus di sana dong. Jika dengan gubernur, maka rapatnya bisa di Kemenko. Tak ada yang aneh dengan rapat di Mabes," ujar Hatta.
Hatta mengatakan kuota BBM untuk masing-masing wilayah di Indonesia itu berbeda-beda dan jumlahnya terbatas. Jika semua pihak tak bertanggung jawab melakukan penimbunan, hal tersebut akan menimbulkan keresahan di masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika