REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya dilakukan awal April mendatang. Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Lingkungan HMI Jakarta Pusat Rahim Key mengingatkan, pemerintah untuk mencegah dampak terburuk dari kebijakan naiknya harga BBM subsidi.

"Kami mendorong pemerintah untuk segera memberikan solusi kepada masyarakat kecil agar tidak kaget menyikapi kenaikan harga BBM," katanya dalam diskusi Kupas Tuntas Dampak Kenaikan BBM di Gedung Djoeang 45, Senin (12/3).

Rahim menyebut, kalau memang kenaikan harga BBM subsidi harus dilakukan maka syaratnya dengan harga yang masih terjangkau oleh rakyat kecil. Selain itu, tambahnya, dana pengurangan subsidi dalam APBN harus digunakan seefisien mungkin oleh pemerintah untuk disalurkan melalui program yang tepat agar dapat dirasakan rakyat miskin. "Ini agar tidak semakin banyak warga yang jatuh miskin gara-gara harga barang semuanya naik mengikuti BBM," terang Rahim.

Anggota Komisi VI DPR Chandra Wijaya menjelaskan, harga minyak dunia sekarang menyentuh angka 110 dolar AS per barel. Maka alternatif agar anggaran tidak jebol adalah sedikit menaikkan harga BBM. "Ada Rp 31 triliun yang bisa dihemat terkait kenaikan BBM."

Pihaknya menyarankan agar PT Pertamina dapat menyadarkan masyarakat dengan memberi slip harga. Misalnya, harga Rp 6 ribu dan Rp 2.800, adalah angka subsidi. Sehingga setiap pembeli BBM menjadi tahu dan diharapkan sadar bahwa dia sedang menikmati subsidi sebesar Rp 2.800 per liter.

Ikuti Whatsapp Channel Republika