REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- DPRD Lampung rencanya akan meninjau dan mengawasi langsung pelaksanaan tender katering jamaah haji Provinsi Lampung, pada musim haji tahun 2012, Senin (12/3).
Pengawasan yang dilakukan Komisi V ini bertujuan untuk menghindari kejadian pada musim haji sebelumnya, yakni makanan jamaah telat dan banyak basi.
Untuk jasa katering haji ini, Pemprov Lampung menganggarkan sekitar Rp 11 miliar.
Sebelumnya, Menteri Agama Suryadharma Ali mendukung langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang menjadikan daerah itu sebagai embarkasi haji penuh. Menteri Agama telah menerbitkan Surat Keputusan untuk embarkasi Lampung.
"Gubernur Lampung telah bertekad menjadikan daerah itu memiliki embarkasi sendiri, itu merupakan langkah positif," kata dia, usai melantik pengurus Majelis Taklim Rachmat Hidayat Kota Bandarlampung, Selasa. Untuk menjadikan Lampung sebagai embarkasi haji, menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung harus mempersiapkan sarana dan prasarana pendukungnya sebagai persyaratan embarkasi permanen.
Ia menyebutkan, sarana pendukung itu berupa bandara udara harus memadai seperti landasan pacu harus mampu dilandasi pesawat berbadan lebar. Kemudian, asrama haji harus representatif sehingga dapat menampung jemaah haji baik dari Lampung maupun daerah lain.
"Sarana pendukung lainnya juga perlu juga dipersiapkan sehingga Lampung dapat menjadi embarkasi permanen," kata dia.