REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU - Ketua Presidium Nasional Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, atasnama federasi yang dipimpinnya, menyerukan penolakan atas rencana kenaikan tarif BBM.

"Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu meminta kepada seluruh elemen masyarakat agar menolak kenaikan BBM pada tanggal 1 April dengan melakukan Aksi Damai," tandasnya yang dikirimkan melalui rilis kepada ANTARA, Minggu.

Namun, pihaknya juga mengajak semua elemen bangsa, agar menolak politisasi kenaikan harga BBM untuk mengulingkan SBY-Budiono.

Dikatakan, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu meminta Pemerintah untuk tidak perlu 'phobia' terhadap penggulingan pemerintahan SBY-Budiono, terkait aksi tolak kenaikan harga BBM.

"Namun, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bbersatu juga meminta Pemerintah untuk meninjau ulang kontrak karya di sektor Migas dan kembali pasal 33 UUD 1945 jika tidak ingin digulingkan," tegasnya lagi.

Arief Poyuono atas nama federasi juga menyatakan tolak PHK akibat kenaikan harga BBM  dan tolak penundaan pembayaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang telah disepakati serta disetujui para gubenur seluruh Indonesia.

"Kami juga menyerukan tangkap para penyelundup BBM bersubsidi di Batam yang mengunakan kapal tengker yang sudah berjalan lama," tandasnya. Selain itu, lanjutnya, federasi juga menuntut pembubaran BP Migas sebagai sarang 'mafia BBM bersubsidi'.

"Terakhir, kami menyerukan selamatkan industri nasional dengan memberikan kemudahan serta pemotongan pajak pada sektor industri akibat dampak kenaikan harga BBM," kata Arief Poyuono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika