REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau yang kini berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dinilai bukan formula yang tepat untuk membantu orang miskin akibat kanaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Meskipun beban masyarakat akan semakin tinggi dengan meningkatnya harga BBM, pakar kebijakan publik Riant Nugroho mengungkapkan bantuan yang berbentuk 'bagi-bagi' uang hanya cocok diterapkan di negara maju seperti Amerika.
"Di negara berkembang seperti Indonesia nggak cocok," ujar dia saar dihubungi Republika, Ahad (11/3). Menurutnya, pemberian uang bagi negara maju tidak membengaruhi budaya masyarakat. Namun, jika diterapkan di Indonesia justru akan semakin menjatuhkan kehormatan masyarakat. Hal itu akan membuat masyarakat menjadi bermental peminta-minta.
Menurut dia, dengan naiknya harga BBM pemerintah berkewajiban mengurangi biaya hidup masyarakat miskin. Ia berpendapat, biaya penghematan yang diperoleh dari dicabutnya subsidi BBM bisa digunakan untuk membangun transportasi massal sehingga mengurangi beban masyarakat sekitar 10-12 persen.
Dosen di Universitas Pertahanan ini menganggap pemerintah belum menyelesaikan permasalahan BBM dari akar. Menurut dia, subsidi yang membengkak disebabkan dari banyaknya yang jumlah kendaraan yang ada. "Kalau konsumsinya menurun, pemerintah tak perlu memberikan subsidi yang tinggi," ujar dia. Dengan menyediakan transportasi umum, menurut dia sebagai salah satu solusi untuk mengurangi beban negara.
Ketimbang pemberian BLT, Riant lebih sepakat pemerintah memberikan beasiswa dan asuransi kesehatan untuk masyarakat. Ia berpendapat pemerintah semestinya membantu masyarakat dengan membebaskan biaya yang paling mendasar seperti asuransi kesehatan dan biaya pendidikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika