REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Soal kenaikan harga BBM, pemerintah mendasarkannya pada kondisi harga minyak dunia yang melonjak. Namun, kenaikan harga BBM ini banyak mengundang protes dari masyarakat.

Menurut pengamat politik dari Reform Institute, Yudi Latief, menaikkan harga BBM memperlihatkan pemerintah yang tidak pernah serius dan malas untuk mencari solusi atas fenomena BBM dunia untuk masyarakatnya. Kalau pemerintah serius, katanya, permasalahan ini bisa ditangani dengan berbagai cara.

Mengurangi subsidi hanya bisa dilakukan dengan mengurangi pemakaian BBM, tapi solusi yang diambil pemerintah untuk itu tidak ada. Masalah kenaikan BBM akan terus muncul karena pemerintah tidak pernah mencari solusi jangka panjang. “Kalau hanya menaikan BBM bukan hal baru. Tidak pernah ada solusi jangka panjang yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini, solusinya hanya solusi yang mencari gampangnya saja. Selalu ujungnya jalan pintas yang mudah," katanya, Kamis (8/3).

Yudi pun mencontohkan, kenapa pemerintah tidak memperbaiki transportasi umum dan sarana infrakstruktur yang memadai bagi rakyat. "Jangan salahkan rakyat jika kemudian memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi yang memakan banyak BBM, karena tidak ada kendaraan umum yang memadai dan jalanan yang super macet. Pemerintah cenderung tidak melakukan apa-apa,” jelasnya.

Dia berpendapat, pemerintah yang dipimpin oleh Presiden bisa saja membuat rakyat tak puas, bahkan bisa berujung pada impeachment. Diakuinya, bukan hanya masalah BBM saja, Presiden bisa di-impeach.

"Kalau terus dibiarkan seperti ini maka tentu akan ada konsekuensi politik dan ujungnya bisa memancing rakyat untuk bertindak inkonstitusional kalau pemerintah dan DPR tidak memenuhi asprirasi rakyat dan tidak menjalankan kepentingan umum. Sekarang ini rakyat masih memiliki celah untuk sabar," sambungnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika