REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah agar pemerintah tak perlu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Akhmad Makruf, mengatakan, saat ini pemerintah mengalami kebocoran anggaran sekitar 30 persen setiap tahunnya.
Menurut Akhmad, pemerintah perlu menekan angka kebocoran anggaran itu. ''Seandainya, 10 persen saja, anggaran bisa lebih diefektifkan, pemerintah tidak perlu menghapus subsidi BBM, karena implikasinya akan sangat luas,'' ujar Ahmad.
Ahmad menilai kebijakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebagai langkah yang sia-sia. “BLT itu sifatnya sementara, dibagikan langsung habis. BLT tidak akan mampu menggantikan dampak yang terjadi pada masyarakat baik langsung atau pun tidak langsung, khususnya pada masyarakat miskin,” tegasnya.
Ia mengingatkan, kenaikan harga BBM bisa membuat beban masyarakat miskin bertambah 50 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
