Rabu 07 Mar 2012 21:54 WIB

Komunikasi Pemerintah Dinilai Masih Buruk

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pola komunikasi dan sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat harus diperbaiki, karena saat ini hampir tidak ada satu pun program yang mampu menandingi berkembangnya isu-isu negatif. Setiap hari, bahkan setiap jam, informasi yang berkembang di masyarakat masih fokus kepada persoalan hukum, seperti kasus korupsi dan kekerasan di tengah masyarakat.

"Media massa belum melirik adanya isu asli yang mampu mengangkat nama pemerintah di mata rakyat, sehingga memunculkan harapan yang lebih besar," ujar Sekretaris Jenderal The Founding Fathers House (FFH), Syahrial Nasution, di Jakarta, Rabu (7/3).

Menurut dia, unsur pesimisme seperti dugaan keterlibatan elite-elite politik dalam kasus hukum, korupsi, justru menjadi santapan utama media. Pola komunikasi yang buruk juga terus dipertontonkan elite di Partai Demokrat (PD) yang merupakan partai penyokong utama pemerintah.

Buruknya pengelolaan teknik komunikasi pejabat pemerintahan dan elite PD di tengah rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM, lanjutnya, justru akan terus membebani SBY. Menurut dia, baik menteri maupun elite PD tidak mampu mengelola program isu yang kuat untuk mengimbangi isu-isu negatif yang terus mendera SBY.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement