REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa menolak jika kebijakan menaikkan harga BBM akan merugikan masyarakat. "Kalau kita membiarkan dan minyak sudah 120 dolar per barrel, maka semua dana APBN kita tersedot untuk subsidi," katanya.

Maka pemerintah sama saja tidak menyediakan dana yang cukup untuk pendidikan, kesehatan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pertanian. “Semua tersedot untuk subsidi minyak yang sudah mendekati 20 persen dari APBN kita,” katanya.

Pemerintah sejauh ini berencana menyiapkan dana sebesar Rp 25 triliun untuk mengompensasi masyarakat yang terimbas kenaikan harga BBM. Menuurut Hatta, bantuan tersebut disebut bantuan langsung sementara.

Pemerintah menurutnya, memiliki data masyarakat yang akan diberikan bantuan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran. "Kami akan pakai data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir yaitu tahun 2011. Kami punya datanya by name , by address," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika