REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR, Ahmad Muzani pemerintah tidak perlu takut dengan adanya penolakan dari partai politik terhadap rencana pencabutan subsidi bahan bakar minyak. ''Kalau kita bilang itu belum memungkinkan untuk dinaikan, itu tidak ada kaitan dengan keabsahan pemerintah,'' katanya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/3).

Partai politik, katanya, bersikap mandiri dan memiliki pendapat serta pikiran sendiri. Karenanya, berhak bersikap terhadap segala kebijakan pemerintah, termasuk rencana menaikan harga bahan bakar subsidi.

Namun, ia memastikan kalau partai politik akan menggunakan cara yang lazim. Tidak dengan menggerakan massa dan turun ke jalan. Melainkan melalui cara-cara di Senayan.

''Jangan khawatir dengan itu. Kalau ada yang menolak itu bebas-bebas saja. Karena kekhawatiran itu wajar,'' papar Sekjen Partai Gerindra tersebut. Menurutnya, Partai Gerinda dengan jelas menolak pencabutan subsidi bahan bakar. Pasalnya, berdasarkan hitung-hitungan yang dilakukan, belum cukup alasan untuk itu. Pemerintah belum melakukan hal yang diperlukan terkait dengan kebijakannya sendiri.

Muzani menilai, wacana pemberian bantuan langsung tunai juga tidak akan banyak membantu. Kenaikan BLT menjadi Rp 150 ribu selama sembilan bulan kepada 17,5 persen kepala keluarga tidak akan banyak menolong. Karena ada sekitar 65 juta jiwa yang tidak tercover oleh bantuan ini.

Dia mengkritik data yang dikeluarkan pemerintah terkait subsidi BBM. Yaitu, yang mengatakan, 53 persen pemakai BBM bersubsidi adalah kendaraan pribadi, 40 persen kendaraan roda dua dan tujuh persen adalah angkutan umum dan barang.

''Masyarakat tak perlu takut untuk katakan tidak. Pemerintah juga jangan takut untuk menjalankan kebijakannya kalau dia memang percaya itu jalan yang terbaik,'' pungkas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika