REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Rencana pemerintah menaikkan ongkos naik haji (ONH) mendapatkan penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Sekretaris Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Abdul Hakim, pemerintah seharusnya melakukan perbaikan pelayanan terkait tata kelola hajinya terlebih dahulu, bukan lantas menaikkan ONH.

Selain itu, pihaknya juga menganggap selalu terjadi persoalan tiap tahunnya terkait pelayanan ibadah haji. Karena itu, PKS mendesak pemerintah untuk memperbaiki tata kelola penyelengHajran ibadah haji terlebih dahulu. Apalagi, kata dia, biaya naik haji selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya.

“Perbaiki dahulu pelayanannya, baru dipikirkan rencana menaiki ONH,” tulis Abdul dalam rilis yang diterima Republika, Selasa (6/3). Menurut dia, menaikkan ONH bukanlah substansi yang harus dipikirkan pemerintah. Karena itu, pihaknya menyarankan pemerintah untuk tetap memakai besaran biaya naik haji seperti tahun sebelumnya.

Alasan pemerintah menaikkan ONH didasarkan kenaikan harga minyak dunia. Hal itu, menurut Abdul, seharusnya dapat diantisipasi dengan menurunkan biaya manajemen di jasa sewa atau carter pesawat. “Makanya carter pesawat harus dibuat lelang terbuka, sehingga pihak maskapai lain bisa berkesempatan untuk menjadi penyedia jasa. Sehingga, ada perbandingan harga ongkos pesawat, jangan dimonopoli oleh Garuda Indonesia terus,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika