REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meskipun berada di partai koalisi, PKS masih belum sepakat dengan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarif Hasan, tidak mau ambil pusing dengan sikap PKS tersebut.

“Biarkan saja, nggak apa-apa. Memang PKS belum menentukan sikap. Kita harapkan dia (PKS) mau mengerti,” kata Syarif saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/3).

Syarif mengharapkan semua partai koalisi mendukung kebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM. Tak hanya itu, semua partai juga diharapkan mengerti alasan pemerintah menaikan BBM. Yakni, karena beban subsidi pemerintah akan semakin tinggi.

Syarif mengatakan, jika PKS bersikukuh pada pendiriannya menolak rencana kebijakan pemerintah, maka Setgab akan membahas lebih lanjut. "Beda lagi (kalau PKS tetap menolak), yang menilai kan kalian sendiri," kata Syarif.

Pemerintah sedang mengajukan dua opsi perihal BBM. Pertama dengan menaikan harga BBM sebesar Rp1500. Opsi kedua adalah membatasi subsidi BBM sebesar Rp 2000.

Dalam dialog dengan DPR, ada beberapa fraksi yang belum sepakat dengan kebijakan ini. Yakni Hanura, Gerindra, dan PDIP. Sedangkan dari partai koalisi, PKS belum memberikan kata sepakat untuk hal tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika