REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kenaikan harga BBM diprediksi akan digunakan pihak tertentu untuk menyerukan penggulingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polkumham), Djoko Suyanto mengaku sudah mencium gejolak tersebut.

“Pemerintah sudah mencium,” katanya saat ditemui, Jumat (2/3). Sayangnya, ia enggan merinci bentuk antisipasi yang akan dilakukan pemerintah terlebih untuk aksi penggulingan tersebut. “Masa saya umbar sih,” katanya.

Menurutnya, banyak kalangan yang tidak paham situasi global terhadap dampak kenaikan harga minyak mentah dunia. Ia tak melarang demonstrasi yang mungkin terjadi ketika harga BBM dinaikan. Tetapi, jangan sampai melakukan tindakan anarkis.

Kalaupun kemungkinan adanya mahasiswa, LSM, ataupun kalangan parlemen yang tidak setuju, ia melihatnya sebagai bentuk dari demokrasi. “Dibolehkan unjuk rasa. Catatannya adalah penuhi aturan yang ada tidak boleh mencederai kehidupan demokrasi itu sendiri,” katanya.

Ia meminta agar masyarakat memahami konstruksi keputusan pemerintah untuk menaikan harga BBM. Karena, dengan kenaikan harga minyak dunia akan berpengaruh kepada fiscal dan anggaran Indonesia. Karena itu pula akan berpengaruh langsung pada pembangunan.

“Kalau kenaikan harga minyak melebihi dari kadar yang sekarang, asumsi anggaran sangat berbeda jauh dengan yang kita rencanakan. Harus ada penyesuaian,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika